Standard 6.1

STANDAR 6 – PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan program-program dalam perwujudan visi, penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuan perguruan tinggi. Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program akademik yang bermutu di perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba.

Pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di perguruan tinggi. Sistem pengelolaan informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung mutu penyelenggaraan akademik perguruan tinggi.

6.1. Pembiayaan

Pengelolaan dana institusi perguruan tinggi harus tercerminkan dalam dokumen tentang proses perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

6.1.1 Jelaskan proses pengelolaan dana institusi perguruan tinggi mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

A. Perencanaan
Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pattimura sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui rapat kerja. Rapat kerja dilakukan mulai dari tingkat jurusan, fakultas dan universitas serta rapat kerja pimpinan (Rakerpim) dalam lingkup Universitas Pattimura sehingga program yang disusun serta direncanakan sesuai dengan kebutuhan unit dalam lingkungan UNPATTI. Dalam penyusunan program dan rencana kegiatan dilakukan sosialisasi sesuai dengan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan yang diterbitkan oleh kementerian dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Sebagai wujud sosialisasi program tersebut maka dalam rangka Rakerpim UNPATTI pada bulan April 2014 didatangkan narasumber dari Dirjen Pendidikan Tinggi yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, dimaksudkan untuk mendapat sosialisasi perubahan kebijakan melalui keputusan, dan edaran baik pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Keuangan.

RKT merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing sasaran strategis dan tingkat pencapaiannya, program dan kegiatan serta sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategis tahunan. RKT sebagai bagian dari siklus perencanaan anggaran berbasis kinerja disusun dengan mempertimbangkan capaian-capaian pada periode sebelumnya sehingga hal-hal yang direncanakan pada periode tahun tertentu merupakan bagian dari kesinambungan proses yang baku dan akuntabel. Adapun tahapan-tahapan dalam proses perencanaan di Universitas Pattimura, telah dirancang sebagai berikut:

  1. Rektor menerbitkan SK tentang Pengangkatan Tim Penyusun Evaluasi Kegiatan (EK) dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK).
  2. Setelah menerima SK Rektor, Tim EK menyusun dokumen EK berdasarkan RENSTRA untuk disahkan oleh Rektor. Berdasarkan dokumen EK, Rektor menyerahkan kepada Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Sistem Informasi (WR IV) sebagai panduan penyusunan RKT. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Sistem Informasi melakukan sosialisasi draft RKT kepada seluruh unit kerja di lingkungan UNPATTI.
  3. Draft RKT setiap unit kerja dibahas dan dievaluasi oleh bidang Perencanaan UNPATTI tentang kesesuaian dengan PAGU, selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan menghasilkan draft RKT Universitas, kemudian diserahkan kepada PPK UNPATTI.
  4. PPK menyusun Panduan Penyusunan (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terdiri dari borang rincian RKAT (perbandingan antara dana pembiayaan rutin dan pengembangan, perbandingan/proporsi antara dana insentif dan dana untuk kegiatan akademik, riset dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan penerimaan sumber dana).
  5. PPK bersama Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Sistem Informasi melakukan sosialisasi penyusunan RKAT kepada seluruh unit kerja {kantor pusat (rektorat, senat akademik, biro, lembaga, pusat studi dan unit penunjang universitas), fakultas, jurusan dan, program studi}.
  6. Unit Kerja menyusun darft RKAT berdasarkan draft RKT UNPATTI.
  7. Draft RKAT setiap unit kerja dibahas dan dievaluasi oleh PPK.
  8. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Perencanaan dan Sistem Informasi bersama PPK menyelenggarakan Rapat Kerja Perencanaan Kinerja dan Anggaran, untuk membahas hasil evaluasi draft RKAT dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).
  9. Unit kerja melakukan penyesuaian data RKAT berdasarkan kesepakatan hasil rapat kerja, perencanaan kinerja dan anggaran, dalam waktu dua (2) pekan. Sesudah itu akses dari unit kerja ditutup melalui keputusan rapat PPK.
  10. Hasil dari penyesuaian data RKAT oleh unit kerja menghasilkan kesepakatan draft RKAT universitas.
  11. RKT dan RKAT universitas diserahkan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
  12. Apabila Rektor menyetujui, melalui PPK diserahkan kepada dewan pengawas untuk mendapatkan pertimbangan.
  13. Apabila Rektor tidak menyetujui, PPK merevisi dan diserahkan lagi kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
  14. Draft RKT dan draft RKAT universitas yang telah disetujui Rektor dan telah mendapatkan pertimbangan dari dewan pengawas diserahkan kepada senat untuk mendapat pengesahan.
  15. Senat universitas melakukan rapat senat untuk membahas draft RKT dan RKAT universitas. Apabila draft tersebut disetujui maka langsung dilakukan pengesahan oleh senat universitas, dan apabila tidak disetujui, maka PPK akan melakukan revisi sesuai masukan dari rapat senat.
  16. Hasil revisi tersebut dimintakan persetujuan Rektor dan diajukan kembali kepada rapat senat untuk mendapatkan pengesahan.
  17. Senat universitas mengesahkan RKT dan RKAT universitas dengan surat keputusan.
  18. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pedoman Implementasi Kegiatan dan Anggaran.
  19. RKT dan RKAT yang telah disahkan senat universitas didistribusikan kepada masing-masing unit kerja dengan dilampiri SK senat universitas dan SK Rektor tentang Pedoman Implementasi Kegiatan dan Anggaran.
  20. Implementasi RKT dimonitor capaian kinerja setiap enam (6) bulan oleh PPK dan Implementasi RKAT dimonitor secara berkala setiap tiga (3) bulan oleh SPI Universitas.

Adapun tujuan dilaksanakan RKT dan Rapat Kerja Pimpinan adalah:

  1. Evaluasi kinerja tahunan dari masing-masing pimpinan mulai dari tingkat fakultas, pascasarjana sampai pada tingkat universitas.
  2. Merencanakan penerimaan yang bersumber dari dana PNBP unit kerja tahun anggaran berikut dengan format yang disampaikan ke seluruh unit kerja.
  3. Mengusulkan Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  4. Merancang program kegiatan dan anggaran sesuai dengan kemampuan penerimaan unit kerja masing-masing melalui rapat kerja yang dilaksanakan pada tingkat jurusan/program studi,fakultas, dan pascasarjana.
  5. Seluruh rancangan program kerja kegiatan dan anggaran disampaikan kepada bagian perencanaan melalui dokumen usulan lembaran kerja tahunan dan disertai dengan data pendukungnya seperti TOR, SK serta jumlah barang dan spesifikasinya.
  6. Merancang program kegiatan dan anggaran untuk tahun berikutnya melalui rapat kerja di tingkat jurusan fakultas dan pascasarjana yang berpedoman pada rencana strategi fakultas maupun arah dan kebikan pimpinan fakultas yang disesuai dengan arah dan kebijakan pimpinan univeritas.
  7. Menyusun program kerja kegiatan dan anggaran tahun berikutnya mulai dari tingkat jurusan, fakultas, pasca sarjana dan universitas serta rapat kerja pimpinan yang merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing sasaran strategis dan tingkat pencapaiannya, program dan kegiatan serta sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran strategis tahunan.

B. Penerimaan Dana Pendidikan
Pengelolaan keuangan pada UNPATTI diatur sesuai mekanisme yang disusun oleh Pimpinan Universitas. Penerimaan dana masyarakat dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelompokkan dalam penerimaan pendidikan, pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu oleh unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi bidang akademik dan administrasi bidang keuangan. Saat ini pengelolaan tersebut telah dikembangkan dalam sebuah sistem informasi terpadu dengan melibatkan jasa perbankan sebagai mitra. Adapun tahap-tahap dalam pengelolaan penerimaan dana pendidikan adalah sebagai berikut:

  1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAK-PSI) berkoordinasi dengan Biro Adminstrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dalam penentuan jadwal pembayaran mahasiswa baru.
  2. BAAK-PSI menyampaikan pengumuman kepada calon mahasiswa melalui website dan media cetak untuk membayar biaya pendidikan melalui Bank Mandiri untuk mahasiswa S-1 (Reguler 1 dan Reguler 2) dan Mahasiswa Program Pascasarjana S-2, sebagai syarat registrasi mahasiswa baru.
  3. Khusus untuk mahasiswa kurang mampu diberikan beasiswa berupa BIDIKMISI untuk menyelesaikan beban biaya pendidikan yang diputuskan melalui rapat koordinasi Rektor dan BAAK-PSI. Sejak tahun 2010 terdapat beasiswa BIDIKMISI (biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi) dengan penetapan langsung dari DIKTI.
  4. Apabila terdapat calon mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas, mahasiswa mengajukan permohonan penundaan/angsuran/keringanan pembayaran kepada Rektor dengan diketahui oleh orang tua atau wali mahasiswa. Surat permohonan disampaikan melalui petugas registrasi mahasiswa baru, di BAAK-PSI, atau BAUK.
  5. Keputusan permohonan penundaan/angsuran/keringanan ditandatangani oleh BAUK atas nama Rektor.
  6. Bila permohonan penundaan/angsuran/keringanan disetujui, petugas seksi dana masyarakat melakukan perubahan setting tarif bayar.
  7. Mahasiswa membayar semua kewajiban biaya pendidikan, kemudian calon mahasiswa melakukan registrasi di BAAK-PSI.

C. Penerimaan Dana Non Pendidikan
Sebagaimana jenis penerimaan yang telah disebutkan di atas, UNPATTI sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi, juga mengelola penerimaan-penerimaan lain yang berasal dari jasa-jasa non pendidikan. Beberapa ketegori penerimaan dana non pendidikan antara lain adalah penerimaan dari bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penerimaan lainnya yang tidak mengikat. Adapun prosedur pengelolaan dana non pendidikan yang berasal dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. UNPATTI mengadakan nota kesepakatan/MoU dengan mitra.
  2. Setelah nota kesepakatan kerjasama/MoU ditandatangani oleh Rektor UNPATTI dan mitra, Rektor mengadakan nota kesepakatan dengan unit pelaksana kerjasama.
  3. Mitra mentransfer ke rekening UNPATTI /Rektor.
  4. Universitas mengalokasikan dana ke rekening unit pelaksana penelitian/ pengabdian kepada masyarakat.
  5. Unit pelaksana kegiatan mengirimkan laporan keuangan dan kegiatan.

D. Pengalokasian Dana Pendidikan
Sebagai bagian dari pengelolaan dana adalah proses pemanfaatan dana yang diawali dengan pengalokasian dana kepada unit kerja yang melakukan pemanfaatan dana tersebut. Berikut ini adalah prosedur pengalokasian dana pendidikan serta tahapannya.

  1. Data pembayaran mahasiswa diambil dari database SIREG (Sistem Informasi Registrasi) dengan terlebih dahulu melakukan validasi pembayaran manual yang teridentifikasi di rekening koran yang diterima dari bank.
  2. Data pembayaran mahasiswa yang diambil dari SIREG oleh operator, kemudian data dikelompokkan oleh operator berdasarkan fakultas, jurusan, dan program studi.
  3. Data yang sudah dikelompokkan per fakultas, jurusan, dan program studi, kemudian dihitung besar alokasi bagi masing-masing fakultas, jurusan dan program studi, sesuai dengan SK Rektor yang berlaku.
  4. Data biaya pendidikan mahasiswa yang telah dihitung alokasinya kemudian dimintakan persetujuan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (PR II) melalui Kepala Bagian Dana Masyarakat, Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan.
  5. Data alokasi biaya pendidikan yang telah disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan kemudian dikirimkan ke fakultas untuk memberitahukan bahwa fakultas sudah dapat mengajukan pengambilan alokasi berdasarkan kebutuhan.

E. Pengalokasian Dana Non Pendidikan
Untuk pengalokasian dana non pendidikan terutama dari aktivitas penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat diatur dengan mempertimbangkan adanya kontribusi ke kantor pusat. Hal ini sebagai bentuk common cost yang sebenarnya alokasi di kantor pusat tersebut juga akan kembali dalam bentuk-bentuk lain yang mendukung proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penerimaan berdasarkan setoran diambil 100% dan dikenakan kontribusi ke universitas.

F. Pelaporan
Laporan Keuangan UNPATTI dilakukan setiap bulan, tiga bulan, dan enam bulan kepada Tim Monev UNPATTI. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas kepada stakeholder, baik laporan akuntansi manajemen maupun laporan akuntansi keuangan. Laporan ini meliputi laporan dana pemerintah (DIPA) dan laporan dana masyarakat (PNBP).

  1. Laporan dana pemerintah (DIPA) disusun melalui aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang menghasilkan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
  2. Laporan dana masyarakat (PNBP) disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU) yang di input secara bottom up. Universitas akan mengkompilasi laporan dari unit-unit kerja di lingkungan UNPATTI sehingga menghasilkan laporan gabungan, yang meliputi:
  • Laporan Monitoring Anggaran
  • Laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan.

G. Audit
Sebagai bentuk penyelenggaraan tata kelola universitas yang baik (good university governance), maka dari setiap tahapan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pelaporan diakhiri dengan proses pemeriksaan (audit). Beberapa aktivitas audit yang dilaksanakan oleh UNPATTI sebagai berikut:

  1. Laporan Keuangan Universitas Pattimura sejak tahun 2009 diaudit oleh BPKP Perwakilan Maluku, dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi,dan sejak tahun 2009 diaudit oleh SPI dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  2. Pelaksanaan audit SPI dan Inspektorat Jenderal pendidikan Tinggi didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh Universitas.
  3. Audit yang dilakukan meliputi: financial/operasional audit, compliance audit, dan review atas sistem informasi akuntansi.
  4. Hasil audit oleh SPI dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi ditindaklanjuti oleh universitas sebagai perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Proses tindak lanjut ini melibatkan unit kerja (fakultas, dan program pasca sarjana, pusat studi), Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, satuan audit internal, dan unit-unit lain yang terkait. Tindak lanjut ini akan terus dimonitor sebagai bentuk pengendalian internal.

H. Monitoring dan Evaluasi
Pemanfaatan anggaran agar efektif maka sejak pelaksanaan kegiatan diupayakan pemantauan. Bentuk pemantauan antara lain adalah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Menerima dan verifikasi data anggaran dan realisasi anggaran universitas.
  2. Menerima dan mengoreksi surat alokasi unit kerja/fakultas.
  3. Melaksanakan konsolidasi laporan unit kerja.
  4. Melaksanakan monitoring laporan akuntansi manajemen UNPATTI secara periodik (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan)
  5. Menyusun/mencetak laporan realisasi anggaran universitas sesuai dengan ketentuan bulanan, triwulan, tahunan per kegiatan, fungsi, deskripsi kegiatan per unit kerja sesuai dengan kebutuhan manajemen.
  6. Melaksanakan evaluasi dan menganalisa realisasi anggaran secara periodik untuk keperluan rencana pengeluaran triwulan berikutnya dan anggaran tahun berikutnya.
  7. Mengirimkan laporan realisasi anggaran universitas ke Direktorat Perencanaan dan Pengembangan untuk analisa pencapaian sasaran.
  8. Mendokumentasi laporan realisasi anggaran secara periodik

I. Pertanggungjawaban Kepada Pemangku Kepentingan
Laporan keuangan universitas disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan universitas kepada stakeholder dalam bentuk: Laporan tahunan Rektor yang disampaikan pada acara dies natalis dan wisuda sarjana., serta Laporan Informasi Realisasi Anggaran (LIRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi Manajemen universitas, dan pertanggungjawaban Laporan Penggunaan Anggaran kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI serta Kementerian Keuangan RI.

6.1.2 Jelaskan mekanisme penetapan biaya pendidikan (SPP dan biaya lainnya), serta jelaskan pihak-pihak yang berperan dalam penetapan tersebut.

Penetapan biaya pendidikan di UNPATTI sampai saat ini memiliki 2 jalur mekanisme yaitu pertama mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dilakukan melalui rapat pimpinan mulai dari program studi, jurusan, fakultas sampai ke universitas dengan melibatkan senat baik senat fakultas maupun senat universitas serta stakeholders dengan mekanisme sebagaimanan terurai pada tabel berikut ini.

No.Mekanisme Penetapan Biaya PendidikanPihak-Pihak yang Berperan
1Setiap jurusan/program studi (S1, S2,) membuat rencana belanja sebagai dasar penyusunan student unit cost.Dekan/direktur program pascasarjana, para Wakil dekan/para Asdir, ketua jurusan/bagian/prodi, anggota senat, dan stakeholders
2Berdasarkan usulan dari jurusan/bagian/prodi kemudian dilakukan rapat di tingkat universitas.Rektor, para Wakil rektor, kepala biro, ketua lembaga, dekan/direktur, dan para Wakil dekan/asdir.
3Draft tarif biaya pendidikan diusulkan ke fakultas dan program pascasarjana sebagai bahan pembahasan.Senat fakultas, para kaprodi PPs
4Fakultas dan pascasarjana melakukan pembahasan usulan tarif SPP, dan SPI.Tim fakultas, tim program pacsasarjana
5fakultas dan program prascasarjana menetapkan tarif biaya pendidikan untuk diusulkan ke universitas.Tim fakultas, tim program pacsasarjana
6Universitas melakukan pembahasan melalui rapat senat universitas untukfinalisasi penetapan tarif biaya pendidikan dan mendapatkan persetujuan oleh senat universitas.Tim universitas, tim fakultas,
pimpinan fakultas, dan
pimpinan universitas
7Memproses usulan tarif tersebut dan dibuatkan surat keputusan senat dan surat keputusan rektor sebagai dasar tarif biaya pendidikan yang menjadi pedoman universitas.Pimpinan universitas, pimpinan fakultas, tim universitas dan tim
Fakultas
8Hasil keputusan rapat diterbitkan SKoleh Rektor Universitas Pattimura yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan besarnya biaya pendidikan.Rektor
9Program studi S1, S2, dan S3 yang berisi tentang tarif biaya pendaftaran, biaya matrikulasi, biaya pendidikan dan biaya pembangunan, biaya pendaftaran Semester Program S-2 di lingkungan Universitas Pattimura.Dekan, direktur program pascasarjana, danseluruh kaprodi

Mekanisme yang kedua adalah penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan diberlakukan Sejak tahun 2014. Penyelenggaraan program pendidikan di perguruan tinggi, termasuk UNPATTI, memerlukan pembiayaan yang memadai untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas yang sudah dicapai sampai saat ini, sehingga diberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kemampuan masyarakat. Adapun biaya pendidikan yang menjadi tanggung jawab mahasiswa baru sampai pada tahun akademik 2014/2015, sesuai Keputusan rektor Universitas Pattimura Nomor : 1502/UN13/SK/2014 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Pattimura tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :

  1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk regular satu
    a) Program studi kelompok eksakta : Rp.2.500.000,-/semester
    b) Program studi kelompok non-eksakta : Rp. 2.000.000,-/semester
    c) Program pendidikan Kedokteran : Rp. 12.500.000,-/semester
    d) Program Pendidikan Kedokteran jalur Mandiri: Rp. 10.000.000,-/Semester ditambah sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebesar Rp. 25.000.000,-
  2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Program Magister (S2)
    a) Program studi kelompok eksakta : Rp.4.500.000 /semester
    b) Program studi kelompok non-eksakta : Rp.4.500.000 /semester
    c) Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Rp. 1.000.000,-
  3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk Program Doktor (S3)
    a) Program studi kelompok eksakta : Rp.10.000.000 /semester
    b) Program studi kelompok non-eksakta : Rp.10.000.000 /semester

6.1.3 Jelaskan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.

Kebijakan Rektor Universitas Pattimura bagi mahasiswa yang berprestasi namun tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan telah memfasilitasi pembiayaan mahasiswa melalui pengusulan penerima beasiswa BIDIKMISI yang penetapannya melalui SK Nomor 379/UN13/SK/2013 tentang Penerima Beasiswa BIDIK MISI bagi mahasiswa angkatan 2013 Universitas Pattimura, Surat Keputusan Rektor diterbitkan setiap semester berdasarkan evaluasi perkembangan prestasi mahasiswa demikian juga beasiswa dari sumber lainnya diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor. Selain beasiswa BIDIKMISI sebagai bagian kebijakan pemerintah pusat melalui Perguruan Tinggi, Rektor juga melakukan kebijakan dengan melakukan kerjasama instansi dan lembaga yang dapat membantu mahasiswa berperestasi. Bantuan keringanan biaya pendidikan dari instansi dan lembaga di antaranya diterima dari berbagai pihak dengan tidak mengikat misalnya, Bank Indonesia, PT Angkasa Pura II, Yayasan Supersemar, BNI, PT Taspen, dan PT Djarum Foundation, dan terakhir INPEX dan Pertamina. Setiap tahun jumlah persentase mahasiswa yang memperoleh bantuan beasiswa cenderung meningkat. Adapun lembaga yang telah berkontribusi dalam pemberian beasiswa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel : Sumber Dana, Jumlah Mahasiswa, Persentase Penerima Beasiswa  dari Total Mahasiswa, Jumlah yang Titerima dan Total Realisasi Tahun 2013

No.Sumber DanaJumlah Mahasiswa Penerima BeasiswaPersentase Penerima Beasiswa Thdp TotalJumlah yang Diterima / Mhsw / TahunTotal Realisasi Tahun 2013
1DIKTI3.12814.998.100.00025.758.000.000
2PT. ANGKASA PURA II770.3834.900.000377.300.000
3YAYASAN SUPERSEMAR710.3412.400.000185.600.000
4BANK INDONESIA360.1913.000.000108.000.000
5BANK NEGARA INDONESIA30.0148.200.00024.600.000
6PT. TASPEN500.2393.000.000150.000.000
7PT. DJARUM FOUNDATION40.0159.000.00036.000.000
TOTAL3.36916.17226.639.500.000

Pada tahun 2013, kebijakan pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu diberikan kepada 3.369 orang mahasiswa dari total jumlah mahasiswa aktif sebanyak 18.450 orang atau sebanyak 18,26%. Terdapat tujuh (7) sumber dana dari beberapa instansi dan sebanyak 11 jenis beasiswa yang diberikan dari instansi tersebut, yakni beasiswa PPA (710 mahasiswa), BBM (800 mahasiswa), BIDIKMISI (1.590 mahasiswa), BIDIKMISI PAPUA (28 mahasiswa), BUMN (77 mahasiswa), SUPERSEMAR (69 mahasiswa), SUPERSEMAR UNGGULAN (2 mahasiswa), BI (40 mahasiswa), BNI (3 mahasiswa), TASPEN (50 mahasiswa) dan DJARUM (4 mahasiswa).

Tabel : Sumber Dana, Jumlah Mahasiswa, Persentase Penerima Beasiswa  dari Total Mahasiswa, Jumlah yang Titerima dan Total Realisasi Tahun 2014

No.Sumber DanaJumlah MahasiswaPersentase Penerima Beasiswa Thdp TotalJumlah yang Diterima / Mhsw / TahunTotal Realisasi Tahun 2014
1DIKTI3.00213,878.362.00025.104.000.000
2YAYASAN SUPERSEMAR770.362.597.000200.000.000
3BANK INDONESIA400.186.000.000240.000.000
4BANK NEGARA INDONESIA (BNI)30,018.200.00024.600.000
5INPEX330,155.000.000165.000.000
6PERTAMINA100.056.000.00060.000.000
TOTAL3.16514,6270.000.00025.793.600.000

Pada tahun 2014, kebijakan pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu diberikan kepada 3.165 orang mahasiswa dari total jumlah mahasiswa aktif sebanyak 20.044 orang mahasiswa atau sebanyak 15,79%. Terdapat enam (6) sumber dana dari beberapa instansi dan sebanyak 10 jenis beasiswa yang diberikan dari instansi tersebut pada tahun 2014, yakni beasiswa PPA (700 mahasiswa), BBM (700 mahasiswa), BIDIKMISI (1.559 mahasiswa), BIDIKMISI PAPUA (43 mahasiswa), SUPERSEMAR (77 mahasiswa), BI ( 40 mahasiswa0, BNI (3 mahasiswa), INPEX (33 mahasiswa), dan PERTAMINA (10 mahasiswa).

Tabel : Sumber Dana, Jumlah Mahasiswa, Persentase Penerima Beasiswa dari Total Mahasiswa, Jumlah yang Titerima dan Total Realisasi Tahun 2015

No.Sumber DanaJumlah MahasiswaPersentase Penerima Beasiswa Thdp TotalJumlah yang Diterima / Mhsw / TahunTotal Realisasi Tahun 2015
1DIKTI2.75913,278.537.65024.264.000.000
2YAYASAN SUPERSEMAR780.362.692.300210.000.000
3BANK INDONESIA400.196.000.000240.000.000
4INPEX330,155.000.000165.000.000
5PERTAMINA100.056.000.00060.000.000
TOTAL2.96313.8457.600.00024.939.000.000

Pada tahun 2015, kebijakan pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu diberikan kepada 2.963 orang mahasiswa dari total jumlah mahasiswa aktif sebanyak 21.095 orang mahasiswa atau sebanyak 14,05% dari total. Terdapat lima (5) sumber dana dari beberapa instansi dan sebanyak 8 jenis beasiswa yang diberikan dari instansi tersebut pada tahun 2015, yakni beasiswa PPA (1.200 mahasiswa), BIDIKMISI (1.559 mahasiswa), BIDIKMISI PAPUA ( 43 mahasiswa), SUPERSEMAR ( 78 mahasiswa), BI ( 40 mahasiswa), INPEX (33 mahasiswa), dan PETAMINA (10 mahasiswa).

6.1.4 Tuliskan realisasi penerimaan dana (termasuk hibah) dalam juta rupiah, selama tiga tahun terakhir.

Realisasi penerimaan dana termasuk hibah yang diterima dari tahun 2013 hingga 2015 senilai Rp.1.273.847.878.000.,- (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berikut ini tabel penerimaan dana dari berbagai sumber termasuk penerimaan dari mahasiswa dan sumber lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel : Penerimaan UNPATTI tiga tahun terakhir (2013-2105)

Sumber DanaJenis DanaJumlah Dana (Juta Rupiah)  Jumlah (Juta Rupiah)
TS-2 (2013)TS-1 (2014)TS (2015)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
MahasiswaSPP30.471,010.-45.832,609,-63.279,285,-
139.582,904,-
Uang Ujian untuk menjalankan praktek7.496,450.--9.915,565,-17.412,015,-
Sumbangan lainnya10.784,668.-18.731,075,-8.175,300,-37.691,043,-
Total48.742,128,-64.563,684,-81.370,150,-194.675,962,-
PT sendiri*Sewa Tanah1,500,-225,000--226,500,-
Jasa Keuangan20,000,---20,000,-
Penjualan Aset----
Anggaran rutin**52,554,---52,554,-
Pengembangan296,600,---296,600,-
YayasanAnggaran pembangunan----
Kemdiknas/ Kementerian lain terkaitAnggaran rutin**142.618,600,-150.755,324.-134.563,193,-427.937,117,-
Anggaran pembangunan109.631,814.-128.168,267,-200.237,277,-438.037,358,-
Hibah4.004,454.-5.880,000,--9.884,454,-
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Penelitian7.010,052,-7.166,000,-4.862,500,-19.038,552,-
Pengab. Kepada Masyarakat
5.638,639.-3.837,331,-7.075,431,-16.551,401,-
Sumber lain (dalam dan luar negeri)Biaya layanan kelembagaan dan kerjasama31.286,283.-27.834,247,-
30.634,750,-89.755,280,-
Bantuan Bea siswa26.639,500,-25.793,600,-24.939,000,-77.372,100,-
TOTAL375.942,124,-414.223,453,-483.682,301,-1.273.847,878,-

Catatan:
*Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya dan usaha lainnya.
**Termasuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

6.1.5 Tuliskan penggunaan dana yang diterima selama tiga tahun terakhir.

Tabel : Penggunaan dana UNPATTI tiga tahun terakhir (2013 – 2015)

No.Jenis PenggunaanJuta Rupiah  Jumlah
TS-2 (2013)TS-1 (2014)TS (2015)(Juta Rupiah)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Penyelenggaraan pendidikan*224.515,147,-242.498,203.-266.467,468,-732.885,429,-
2Penelitian7.010,052,-7.166,000,-4.862,500,-19.038,552,-
3Pengabdian kepada masyarakat5.638,639,-3.837,331,-7.075,431,-16.551,401,-
4Investasi prasarana61.333,795.-73.517,575,-91.091,647,-225.943,017,-
5Investasi sarana30.266,220,-28.796,939,-95.462,118,-154. 525,277,-
6Investasi SDM360,000.---360.000,-
7Lain-lain: Hibah Pengembangan DIKTI.4.004,454.-5.880,000,--9.884,454,-
TOTAL333.128.307.-361.696,048,-464.959,164,-1.159.783.519,-

Catatan: * Termasuk gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan data penerimaan dan belanja pendidikan di UNPATTI maka dapat dijelaskan bahwa dalam setiap tahun jumlah Dana Operasional Mahasiswa (DOM) setiap mahasiswa sebesar Rp. 19.463.000,0 (Sembilan belas juta empat ratus Enam Puluh Tiga ribu rupiah).

Selisih jumlah penerimaan dan belanja anggaran selama tiga tahun terakhir di Universitas Pattimura terjadi karena kemampuan daya serap anggaran yang tidak bisa terserap karena keterbatasan waktu khususnya dana pembangunan, sementara pada anggaran rutin memang ada kebijakan menambah 10 % dari jumlah yang harus dibayarkan sebagai estimasi dan menanggulangi terjadinya kenaikan gaji oleh Pemerintah sewaktu waktu. Jumlah selisih penerimaan dan belanja pada Universitas Pattimura dapat dilihat sebagai berikut:

No.Jenis PenggunaanJuta Rupiah  Jumlah
TS-2 (2013)TS-1 (2014)TS (2015)(Juta Rupiah)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Penerimaan375.942,124,-414.223,453,-483.682,301,-1.273.847,878,-
2Belanja333.128,307.-361.696,048,-464.959,164,-1.159.783,519,-
TOTAL SELISIH43.173,817.-52.527,405,-18.723,137,-114.424,359,-

Kebijakan Anggaran terhadap selisih Anggaran Penerimaan dengan belanja yang diterima melalui DIPA UNPATTI dalam bentuk rupiah murni yang tidak terserap akibat keterbatasan waktu maka secara otomatis kembali ke kas negara. Sedangkan selesih penerimaan dalam bentuk PNBP dijadikan sebagai dana luncuran untuk tahun anggaran berikutnya.

6.1.6 Tuliskan dana untuk kegiatan penelitian dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Besar dana kegiatan penelitian dalam kurun waktu tahun 2013 – 2015 adalah sebesar Rp.19.038.552.000.- (Sembilan belas milyar tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu Rupiah) Dana tersebut berasal dari institusi sendiri, Kemenristekdikti dan Kementerian lainnya sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

NoSumber DanaBesarnya Dana* (Juta Rupiah)   
TS2 (2013)TS1 (2014)TS (2015)Jumlah
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Institusi sendiri /yayasan320,000,-439,000,-585,000,-1.344,000,-
2Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait1.587,500,-805,000,-959,500,-3.352,000,-
3Lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait5.102,552,-5.922,000,-3.318,000,-14.342,552,-
4Lembaga/institusi luar negeri----
TOTAL7.010,052,-7.166,000,-4.862,500,-19.038,552,-

Catatan: * Di luar dana penelitian/penulisan skripsi. thesis. dan disertasi sebagai bagian dari studi lanjut yang dikeluarkan oleh mahasiswa.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 (TS-2),tahun 2014 (TS-1), dan tahun 2015 (TS) penelitian dengan menggunakan sumber dana institusi sendiri; sumber dana yang berasal dari Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait, maupun sumber dana Lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait cenderung mengalami fluktuasi tergantung proposal yang dibuat oleh para dosen setiap tahun.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh dosen UNPATTI selama tiga tahun terakhir rata-rata setiap dosen menggunakan dana penelitian sebesar Rp. 5.964.000 (Lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) setiap tahun.

6.1.7 Tuliskan dana yang diperoleh dari/untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat pada tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut.

Dana yang diperoleh dari institusi sendiri maupun dari sumber-sumber lainnya untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kurun waktu tahun 2013-2015 sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

NoSumber DanaBesarnya Dana (Juta Rupiah)   
TS2 (2013)TS1 (2014)TS (2015)Jumlah
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Institusi sendiri /yayasan3.466,606,-2.285.500,-2.530,200,-8.282,306,-
2Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait2.172,033,-1.169,631,-1.035,231,-4.376,895,-
3Lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti/Kementerian lain terkait-382,200,-3.510,000,-3.892,200,-
4Lembaga/institusi luar negeri-
TOTAL5.638,639,-3.837,331,-7.075,431,-16.551,401,-

Dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari institusi sendiri selama tiga tahun terakhir berjumlah Rp.8.282.306.000,-, sedangkan Sumber dana yang berasal dari Kemenristekdikti sebesar Rp.4.376.895.000,-, Selanjutnya sumber dana dari lembaga/institusi di luar Kemenristekdikti/ Kementerian lain terkait dan pemda propinsi Maluku sebesar Rp.3.892.200.000,. Adapun total keseluruhan dana pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar Rp.16.551.401.000,- (Enam belas milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah). Berdasarkan data di atas maka jumlah dana Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh setiap dosen UNPATTI selama tiga tahun terakhir rata-rata menggunakan dana sebesar Rp. 5.185.000 (Lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

6.1.8 Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Anggaran Universitas Pattimura. Sistem ini merupakan program (software) aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu manajemen dalam memproses data anggaran dan menghasilkan informasi yang berguna bagi semua tingkat manajemen dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi di lingkungan UNPATTI.

Selanjutnya laporan pelaksanaan anggaran dapat diolah dengan lebih efektif. Efisien, transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran tersebut.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi :

Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester (6 bulan), di bulan Januari dan Juli oleh PPK dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Tahapan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

  1. Rektor melalui Wakil Rektor bidang II mengirimkan surat ke unit kerja untuk melakukan rekonsiliasi Uang Muka Kerja/Alokasi dan Realisasi Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran.
  2. Hasil monitoring dan evaluasi ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan didokumentasikan di masing–masing unit kerja.
  3. Unit kerja dilingkungan UNPATTI yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian pengelolaan keuangan adalah Satuan Pengawas Internal (SPI) UNPATTI.

SPI bertugas membantu Rektor dalam melakukan pengawasan manajemen keuangan universitas, juga bertugas melakukan supervisi atas penugasan dalam melakukan pemeriksaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pada bidang pengelolaan keuangan. SPI menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

  • a) Menyusun program pengawasan;
  • b) Melakukan pengawasan kebijakan dan program;
  • c) Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
  • d) Melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
  • e) Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
  • f) Melaksanakan evaluasi laporan keuangan;
  • g) Memberikan saran dan rekomendasi; dan
  • h) Menyusun laporan hasil pemeriksaan.

Senat Universitas sebagai pengawas internal menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan monev keuangan:

  • a) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Rektor;
  • b) Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku di UNPATTI dan secara struktural dilakukan oleh :

  1. sub bagian evaluasi pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran untuk bagian perencanaan,
  2. sub bagian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Disamping dua unit tersebut maka secara independen dilakukan pula audit keuangan oleh SPI yang dibentuk dengan SK Rektor. Hasil monev terdokumentasi dalam laporan berbentuk softcopy dan hardcopy. Tindak lanjut dari Hasil monev Keuangan dalam bentuk Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan oleh bagian perencanaan dan keungan universitas.

6.1.9 Jelaskan tentang lembaga audit eksternal keuangan, pelaksanaan audit, ketersediaan laporan bagi pemangku kepentingan, serta tindak lanjutnya oleh perguruan tinggi.

Lembaga audit eksternal dalam bidang keuangan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejak tahun 2009 sampai sekarang UNPATTI diaudit oleh BPK Perwakilan Maluku, dan Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2013 UNPATTI mendapatkan penghargaan sebagai pengelola keuangan terbaik dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Hal ini menggambarkan bahwa temuan dari hasil audit keuangan UNPATTI dilakukan setiap tahun dan ditindaklanjuti berupa perbaikan sesuai dengan standar pelaporan keuangan dan disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan setiap tiga bulan. Dokumen hasil audit telah dipublikasikan di Web UNPATTI (www.unpatti.ac.id) yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dengan mudah melalui sistem online selain itu hasil audit juga disampaikan pada acara rapat senat luar biasa dalam wisuda sarjana dan pada acara Dies Natalis UNPATTI.