Standard 4.1

STANDAR 4 – SUMBER DAYA MANUSIA

 4.1 Jelaskan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik, serta remunerasi, penghargaan, dan sanksi, termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis dan konsistensi pelaksanaannya.

Sesuai Visi UNPATTI untuk “menjadi pusat pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul, berkarakter, berbudaya dan berbasis laut pulau”, maka untuk mewujudkan visi tersebut, sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) difokuskan pada peningkatan profesionalisme SDM dan mewujudkan budaya akademis yang berkarakter “laut-pulau”. Sehubungan dengan hal tersebut, diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Pattimura No. 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Manajemen SDM Universitas Pattimura sebagai pedoman Sistem Penyelenggaraan Manajemen SDM Universitas Pattimura, pada bulan Juni 2012. Pedoman ini merupakan tambahan dari sistem pengelolaan SDM, Pegawai Negeri Sipil, yaitu peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara.

Sistem pengelolaan SDM UNPATTI, bertujuan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan profesional, untuk meningkatkan produktifitas kerja. Sistem pengelolaan SDM UNPATTI, meliputi perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengangkatan, orientasi dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier, remunerasi dan retensi, serta pemberhentian pegawai.

1. Perencanaan

Perencanaan kebutuhan pegawai telah dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci sebagai berikut:

  1.  Perencanaan Kebutuhan Dosen
    Perencanaan kebutuhan (Basetting) tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan setiap tahun yang dimulai dari unit-unit maupun dari program studi/Jurusan/Bagian/Fakultas kemudian disampaikan ke tingkat Universitas untuk dianalisis sesuai kebutuhan dan selanjutnya disampaikan ke Departemen untuk menjadi patokan sebagai dasar penetapan formasi untuk Universitas Pattimura. UNPATTI menggunakan sistem perencanaan kebutuhan dosen berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh DIKTI. Pada tahun 2009 telah disusun Rencana Kebutuhan DosenPerguruan Tinggi Tahun 2010-2014, yang menetapkan kebutuhan dosen di UNPATTI selama periode tahun 2010 s.d 2014 adalah 82 orang. Parameter-parameter yang menjadi dasar penyusunan perencanaan kebutuhan dosen tersebut adalah:

    • Rasio jumlah dosen dan mahasiswa yang ideal.
    • Keseimbangan dalam proporsi beban mengajar dosen.
    • Jumlah beban Sistem Kredit Semester (SKS).

    Pada tahun 2011 tidak ada formasi baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan (moratorium). Pada tahun 2012 pemerintah mengalokasikan 10 formasi hanya untuk dosen. Pada tahun 2013 pemerintah mengalokasikan 24 orang dosen kemudian ada penambahan 12 orang dosen lagi sehingga total formasi dosen untuk tahun 2013 adalah 36 orang dosen. Pada tahun 2014 pemerintah mengalokasikan 59 orang untuk tenaga pendidik dan 4 orang tenaga kependidikan, namun yang lolos seleksi hanya 25 orang tenaga pendidik dan 4 orang tenaga fungsional umum (tenaga Kependidikan), mereka yang lolos tes di tahun 2014 kemudian diangkat sebagai CPNS TMT 1 April 2015. Di tahun 2016 pemerintah menempatkan 72 orang tenaga pendidik non PNS di UNPATTI.Perencanaan Tenaga KependidikanPerencanaan Tenaga Kependidikan didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja, dan kebutuhan pegawai. Analisis ini dilakukan setiap tahun, dan berdasarkan hasil analisis tersebut, dibuat perencanaan tenaga kependidikan. Formasi PNS untuk tenaga kependidikan pada tahun 2011 dan 2012 untuk UNPATTI tidak dialokasikan oleh pemerintah dan pada tahun 2013 dialokasikan sebanyak 10 orang. Di tahun 2015 tidak ada formasi baik untuk tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan, namun pemerintah menempatkan tenaga pendidik sebanyak 19 orang. Di tahun 2015 ada pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CNPS, dan tanaga kependidikan sebanyak 21 orang.

  2. Perekrutan, Seleksi dan Pemberhentian Pegawai
    Perekrutan tenaga pendidik, dimulai dari analisis beban tiap dosen terhadap beban SKS yang dimiliki tiap dosen, dengan perhitungan beban kerja pegawai, didasarkan pada: perencanaan kebutuhan pegawai dan kemampuan pendanaan. Pola perekrutan yang diterapkan oleh UNPATTI ada 2 yaitu sistem perekrutan PNS yang mengikuti ketetapan pemerintah, dan sistem perekrutan tenaga honorer meliputi: tenaga satuan pengamanan, tenaga kebersihan, penjaga gedung dan tenaga pengemudi kendaraan dinas (SK Rektor No. 280D/UN13/SK/2012). Universitas Pattimura juga memiliki tenaga pendidik Non-PNS, yang ditempatkan oleh DIKTI.Penempatan dan penggajian tenaga pendidik ini dilakukan oleh DIKTI sehingga UNPATTI tidak melakukan proses penseleksian.Proses perekrutan pegawai baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, berpedoman pada Peraturan Rektor No. 01 Tahun 2012, yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur No. 02/Kepeg/UNPATTI. Proses perekrutan dilakukan secara terbuka, trasparan dan akuntabel.Proses ini diawali dengan pengangkatan panitia pengadaan CPNS dari pelamar umum dan tenaga honorer dalam lingkungan UNPATTI (Keputusan Rektor. No.346/UN13/SK/2013), serta pengangkatan sub tim penyusun materi soal ujian dan pengolahan hasil ujian serta tim wawancara kompetensi bidang pada tes seleksi pengadaan CPNS dengan melibatkan unsur tenaga pendidik sesuai kompetensi bidang ilmu (Keputusan Rektor No. 350/UN13/SK/2013).Proses berikutnya adalah membuat formulir pendaftaran CPNS, pengumuman penerimaan CPNS, beserta persyaratan dan jadwal pelaksanaan seleksi baik di laman Universitas, media cetak maupun media elektronik, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya panitia melaksanakan pendaftaran CPNS, seleksi berkas administrasi pendaftar kemudian penetapan pelamar yang lulus seleksi administrasi (Peraturan Rektor No. 01 tahun 2012 dalam SOP No. 02/KEPEG/UNPATTI).Proses seleksi dilakukan oleh tim dengan berpedoman pada Peraturan Rektor No. 01 tahun 2012 yang tertuang dalam SOP No. 03/KEPEG/UNPATTI.Proses perekrutan tenaga honorer (tenaga satuan pengamanan, tenaga kebersihan, penjaga gedung dan tenaga pengemudi kendaraan dinas) dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel.

    Proses diawali dengan pengangkatan panitia pelaksana tes seleksi penerimaan pegawai honor seleksi penerimaan pegawai honor yang mempunyai tugas melaksanakan persiapan penerimaan, pendaftaran pelamar, persiapan dan pelaksanaan seleksi tes (Keputusan Rektor No. 328A/UN13/SK/2013). Selanjutnya berkaitan dengan pemberhentian pegawai, maka landasan hukum yang digunakan adalah PP No. 53 tahun 2015 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Pedoman Etika Kehidupan Kampus UNPATTI yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 01 tahun 2014.Pemberhentian pegawai dilakukan apabila:

    • Memasuki batas usia pensiun (Pendidik usia 65 tahun, Guru Besar 70 tahun, fungsional tertentu 60 tahun dan Tenaga Kependidikan usia 58 tahun).
    • Atas permintaan pegawai sendiri
    • Habis masa kontrak
    • Gangguan kesehatan yang tidak dapat disembuhkan
    • Kinerja tidak baik
    • Dijatuhi hukuman disiplin, Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS telah dilakukan sebanyak 2 orang, namun SK pemberhentian baru 1 orang, sedangkan 1 orang lagi masih menunggu SK pemberhentian. Perlu ditambahkan bahwa salah 1 yang telah diberhentikan disebabkan karena yang bersangkutan lebih memilih bekerja ditempat lain tanpa izin dari UNPATTI.

    Untuk mempersiapkan pegawai yang memasuki masa purna bakti, UNPATTI selalu mengirim mereka untuk mengikuti pembekalan di Cianjur melalui Program Pendampingan Pra Pensiun Tenaga Kependidikan (P4TK), namun tidak semua yang hendak memasuki masa purna bakti mendapat kesempatan yang sama, tergantung penentuan dari Biro Kepegawaian Jakarta, umumnya setiap tahun hanya 2 orang yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pembekalan tersebut. Hal ini juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat untuk menambah kuota dan khusus bagi UNPATTI perlu ada program pembekalan bagi setiap pegawai yang hendak memasuki masa purna bakti yang tidak mendapat kesempatan untuk ikut program P4TK tersebut.

  3. Orientasi, Pengangkatan dan Penempatan Pegawai
    Berdasarkan Peraturan Rektor No. 01 tahun 2012 yang tertuang dalam SOP No. 04/KEPEG/UNPATTI, masa orientasi bagi pegawai UNPATTI, yang berstatus PNS dilakukan sesuai peraturan pemerintah, sehingga sebelum diangkat menjadi PNS, CPNS harus mengikuti prajabatan. Prajabatan dilakukan sesuai dengan jadwal atau undangan institusi terkait, dan jumlahnya telah ditentukan oleh pemerintah. Secara bertahap, sebagian besar pegawai PNS UNPATTI  sudah mengikuti pelatihan Prajabatan.Selain mengikuti pelatihan Prajabatan, tenaga kependidikan pada UNPATTI mengikuti orientasi berdasarkan Peraturan Rektor No. 01 tahun 2012 yang tertuang dalam SOP No. 04/KEPEG/UNPATTI. Tahapan pelaksanaan masa orientasi untuk tenaga kependidikan adalah mengikuti ceramah-ceramah dan kerja kelompok selama 5 hari, dan magang pada unit-unit kerja sekurang-kurangnya 2 minggu efektif, dan dievaluasi. CPNS yang lulus kemudian ditempatkan pada unit-unit kerja sesuai surat tugas penempatan dari bagian kepegawaian, sedangkan bagi yang tidak lulus masa orientasi untuk sementara dibina pada bagian kepegawaian UNPATTI.
  4. Pengembangan Karier
    Untuk mewujudkan visi UNPATTI maka UNPATTI mendorong peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia melalui program pengembangan karir baik untuk tenaga pendidik, maupun untuk tenaga kependidikan.1) Tenaga Pendidik Sistem Karir tenaga pendidik yang dilaksanakan di UNPATTI adalah sistem karir PNS sesuai keputusan Menkowasbangpan Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 jo. No. 17/Kep/MK.WASPAN/8/2013 jo. No. 46/Kep/MK.WASPAN/8/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Jenjang karir dimaksud terdiri dari: Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.Sistem karir tenaga pendidik Non-PNS, belum diatur secara khusus, karena baru tahun 2012 didatangkan dari DIKTI. Dalam upaya pencapaian jenjang karier tertentu bagi tenaga pendidik di UNPATTI, Universitas melaksanakan program pengembangan pendidik antara lain:
  • Bantuan dana bagi dosen yang melakukan presentasi dalam pertemuan ilmiah internasional.
  • Peningkatan wawasan yang lain seperti: 1) keterampilan penyusunan proposal riset, penulisan jurnal nasional/internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian UNPATTI. 2) Tenaga KependidikanJalur karir tenaga kependidikan PNS dilakukan melalui jalur struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012. Dalam upaya mencapai jenjang karir tertentu untuk tenaga kependidikan, Universitas Pattimura melalui bagian kepegawaian melaksanakan program pengembangan tenaga kependidikan, antara lain:
  • Memberikan kesempatan untuk studi lanjut
  • Pelatihan peningkatan kompetensi laboran, arsiparis, teknisi, pengelola sistem informasi akademik, dan bendaharawan.
  • Benchmarking ke universitas terkemuka di dalam negeri. Tahun 2011 dengan bantuan biaya dari Belanda (NUFFIC) telah dilakukan studi banding ke Universitas Indonesia selama 3 hari yang diikuti oleh 10 tenaga kependidikan khususnya bidang kepegawaian, selain itu pengelola NUFFIC juga turut serta sebanyak 4 orang.
  • Mengikutsertakan pegawai pada diklat-PIM IV, III dan II, rapat-rapat koordinasi sesuai bidang tugas.

6. Remunerasi, Penghargaan dan Sanksi
UU No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, SK Menkowasbangpan No. 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit, Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri No. 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen, serta Pedoman Etika Kehidupan Kampus merupakan dasar dari mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap pegawai. Pedoman Etika Kehidupan Kampus telah disahkan oleh Senat UNPATTI.

Tujuan dari remunerasi adalah memberikan penghargaan atas produktivitas pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Sistem remunerasi (gaji pokok dan tunjangan) yang berlaku di UNPATTI mengacu pada sistem renumerasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk tenaga kependidikan diberikan tunjangan kinerja (TUKIN).

UNPATTI memberikan perhargaan untuk pegawai berprestasi (baik di tingkat regional maupun nasional berupa sertifikat dan uang yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Penghargaan untuk pegawai berprestasi diberikan setahun sekali dalam rangka hari pendidikan Nasional. Seleksi pemilihan pegawai berprestasi dilakukan secara ketat oleh tim universitas dengan kriteria penilaian yang jelas sesuai kriteria penilaian DIKTI. Penghargaan pegawai berprestasi meliputi kategori: Ketua Program Studi, Dosen, Laboran, Pustakawan, Arsiparis, Pengelola Administrasi Keuangan, Pengelola Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian, Pengelola Teknologi Informasi, dan Tenaga Teknis. Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan buku panduan seleksi tenaga berprestasi.

Sanksi adalah tindakan hukum yang dijatuhkan kepada pegawai karena melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Agar pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, pimpinan universitas dibantu oleh Tim Bimbingan Pegawai (BINAP) yang bertugas mengkaji jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Khusus kajian atas adanya dugaan pelanggaran kode etik dosen dilakukan oleh Komisi Kode Etik UNPATTI.