Standard 2.1

STANDAR 2 – TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU

2.1. Tata Pamong
Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam institusi perguruan tinggi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Tujuan dibangunnya sistem tata pamong secara bertahap dan berkesinambungan adalah untuk memperoleh budaya organisasi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

2.1.1. Uraikan secara ringkas sistem tata pamong (sebutkan lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya) di institusi perguruan tinggi dalam membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya.
Kelembagaan sistem tata pamong di UNPATTI didasarkan pada OTK tahun 2016, yang dilegalisasi dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016, Bab II Pasal 3, terdiri dari; a) Senat, b) Rektor, c) Satuan Pengawas Internal, dan d) Dewan Pertimbangan. Organ senat sebagaimana dimaksud diuraikan pada OTK Bab II, Pasal 4.
Selanjutnya Rektor sebagai organ pengelola terdiri dari; Rektor dan Wakil Rektor, Biro, Fakultas dan Pascasarjana, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis (Perpustakaan dan Teknologi informasi dan Komunikasi); serta Dewan Pertimbangan.

Kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya di UNPATTI, didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 016/O/2003 tentang Statuta UNPATTI, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0170/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNPATTI, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 102/D/O/1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub-bagian di lingkungan UNPATTI.

Penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menimbulkan dorongan baru bagi UNPATTI untuk perlunya dilakukan revisi Statuta UNPATTI tahun 2003 dan OTK UNPATTI tahun 1995. Di samping itu, ditunjang dengan kondisi obyektif UNPATTI saat ini dimana terbentuknya unit- unit baru seperti Satuan Pengawasan Internal (SPI), Fakultas Kedokteran, Program Pascasarjana dan Program-Program Studi baru mutlak memerlukan upaya penyelarasan dan peninjauan terhadap Statuta UNPATTI tahun 2003 dan OTK UNPATTI tahun 1995. Untuk itu, guna menyesuaikan diri dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 dan terbentuknya unit-unit baru di UNPATTI, maka dilakukan penyusunan Statuta baru dan OTK baru dengan tujuan agar UNPATTI memiliki organisasi dan struktur tata kerja yang efektif dan responsif, sehingga hasil penyusunan berupa draft Statuta baru dan OTK yang telah disahkan oleh Senat Universitas Pattimura dan OTK telah disahkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 20 tahun 2016, dan UNPATTI dalam melaksanakan fungsinya tetap mengedepankan prinsip-prinsip Good University Governance (GUG).

a) Tata Pamong yang Kredibel
Aspek kredibilitas mencerminkan kepercayaan publik terhadap institusi. Universitas Pattimura sejak berdirinya di tahun 1963, tetap mendapat kepercayaan dalam berbagai bidang yakni;

  • Bidang Akademik, perhatian masyarakat terhadap Universitas Pattimura yang tercermin dari kepercayaan untuk mengelola pendidikan di Maluku dengan jumlah mahasiswa yang selalu meningkat pada setiap tahun (Standar 3) dan bervariasi dari berbagai Propensi di Indonesia.
  • Bidang administrasi kemahasiswaan juga dijamin kredibilitasnya dengan dukungan pedoman yang jelas dan tegas yang telah diterjemahkan dalam sistem informasi manajamen yang baik melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK). Stakeholder internal dan eksternal UNPATTI juga diberikan ruang untuk mengakses informasi serta melakukan pengawasan melalui sistem informasi yang tersedia melalui www.unpatti.ac.idSistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) didasarkan pada Panduan Akademik UNPATTI tahun 2014 (Bab IX).
  • Bidang manajemen keuangan, laporan keuangan UNPATTI tahun 2013 memperoleh nilai AAA terbaik diantara laporan keuangan Perguruan Tinggi (PTN) dalam tahun tersebut.
  • Kredibilitas universitas juga diperlihatkan melalui tanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai even Nasional, seperti:
  1. Menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional Gerejawi tingkat Mahasiswa Tahun 2012,
  2. Menjadi tuan rumah penyelenggra Kongres Pancasila di tahun 2013,
  3. Menjadi tuan rumah penyelenggara Forum Majelis Rektor se Indonesia tahun 2015,
  4. Menjadi tuan rumah penyelenggara Forum Dekan FISIP se Indonesia tahun 2015,
  5. Menjadi tuan rumah penyelenggara Forum Wakil Rektor IV Se Indonesia tahun 2016.
  6. Disamping itu UNPATTI, juga mendapat kepercayaan sebagai pejabat publik seperti: Wamen, Rektor di Pangkalanbun, Kalimantan Barat, dan menjadi Atase Kebudayaan di Papua New Guinea.

 b) Sistem Tata Pamong yang Transparan
UNPATTI senantiasa menerapkan aspek transparansi dengan cara penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya :

  • Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diinformasikan secara terbuka (on-line) melalui website UNPATTI di www.unpatti.ac.id
  • Proses rekruitmen dan penempatan pegawai dilaksanakan secara terbuka dengan syarat dan ketentuan yang diumumkan melalui website UNPATTI serta media masa sesuai kualifikasi dan formasi yang dibutuhkan. Seluruh proses dilakukan secara transparan mulai dari proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengolahan hasil tes, serta pengumuman hasil tes. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi No. 101908/A4/KP/2013 tentang petunjuk Teknis Pengadaan CPNS dari Pelamar Umum dan Tenaga Honorer. Dalam perekrutan pegawai, maka diterapkan pula prinsip objektif, kompetitif, bebas KKN, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan SK Rektor.
  • Penyampaian dan pendistribusian laporan Rektor yang merangkum hasil pelaksanaan renstra berupa laporan kinerja dan kegiatan disampaikan setiap tahun dalam acara Dies Natalis kepada pemangku kepentingan termasuk

    masyarakat luas.

c) Sistem Tata Pamong yang Akuntabel
Akuntabilitas dalam pengertian kami adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga Tata Pamong yang akuntabel di UNPATTI, ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

  • Pemilihan pimpinan, dalam rangka menjaga akuntabilitas pimpinan maka pemilihan pimpinan di UNPATTI didasarkan atas: (a) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. Implementasi dari Permen tersebut, maka dikeluarkannya (b) Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor: 01 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Senat Universitas Pattimura Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Tata Cara Pemilihan Rektor Periode 2016-2020., dengan sejumlah persyaratan yang tertuang pada pasal 2 Peraturan Rektor tersebut. Keadaan ini memungkinkan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan.
  • Aspek kepegawaian, upaya untuk menjamin akuntabilitas tata pamong dilakukan secara komprehensif mulai dari rekruitmen, seleksi, penempatan, dan pengawasan, hingga pengembangan kompetensi setiap pegawai dan unsur pimpinan untuk menduduki posisi jabatan struktural tertentu didasarkan atas aturan yang relevan.
  • Aspek akademik, akuntabilitas tata pamong diimplementasikan dengan menerapkan sistem yang mapan mulai dari rekruitmen mahasiswa, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, administrasi akademik dan kemahasiswaan, hingga kelulusan. Rekrutmen mahasiswa dilaksanakan dengan mengikuti sistem seleksi nasional yang baku (SNMPTN dan SBMPTN) dan seleksi jalur Mandiri. Hal ini terlihat dengan meningkatnya animo mahasiswa yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Di bidang administrasi kemahasiswaan juga dijamin akuntabilitasnya dengan dukungan pedoman yang jelas dan tegas yang telah diterjemahkan dalam sistem informasi manajamen yang baik melalui Sistem Informasi Akademik (SISMIK). Stakeholder internal dan eksternal UNPATTI juga diberikan ruang untuk mengakses informasi serta melakukan pengawasan melalui sistem informasi yang tersedia melalui www.unpatti.ac.id.Sistem penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada Panduan Akademik UNPATTI tahun 2014 (Bab IX).
  • Aspek manajemen keuangan di UNPATTI telah dilaksanakan dengan prosedur laporan keuangan Perguruan Tinggi (PTN) yang baik dan benar.
  • Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebijakan Kemendiknas dan/atau Kemenristek Dikti melalui penerapan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Misalnya, berbagai aturan internal mulai dari tingkat universitas sampai dengan fakultas, selalu mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku dalam lingkungan UNPATTI. Demikian pula secara hirarkis, aturan internal pada tingkat fakultas tidak boleh bertentangan dengan aturan internal universitas.
  • Adapun hirarkis aturan internal UNPATTI dimulai dari: (i) peraturan senat universitas, (ii) keputusan Rektor, (iii) peraturan fakultas, dan (iv) keputusan Dekan/Ketua lembaga.

 d) Sistem Tata Pamong yang Bertanggung jawab

Bentuk pelaksanaan tata pamong UNPATTI yang bertanggung jawab tercermin dalam konsistensi menjalankan peraturan dan perundang-undangan, termasuk Peraturan Akademik, Panduan Akademik dan Pedoman Etika Kehidupan Kampus. Peraturan dan Panduan dimaksud harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika UNPATTI. Terkait dengan penegakan Etika Kehidupan Kampus, dilakukan melalui Komisi Etika, evaluasi kinerja dilakukan melalui sistem pengawasan melekat. Pengawasan terhadap sarana prasarana dan keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pertanggugjawaban tata pamong UNPATTI terwujud dalam peningkatan aksesibilitas pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Operasionalisasi dari bentuk tata pamong yang bertanggung jawab tercermin pada:

a. Pertanggungjawaban Rektor dalam rapat senat Universitas secara periodik pada setiap tanggal 23 April. Pidato Rektor merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Rektor yang disampaikan kepada publik disaat acara Dies Natalis UNPATTI. Pidato Rektor berisikan hasil pelaksanaan renstra secara berkala, evaluasi terhadap kemajuan yang dicapai dan kendala atau permasalahan serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
LAKIP sebagai bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tata pamong dilakukan setiap tahun oleh setiap fakultas, lembaga, unit, bagian dalam lingkup UNPATTI.

c. Laporan Audit Mutu Akademik
Audit mutu akademik dilakukan secara bertahap setiap tahun oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM), dalam bentuk pelaksanaan satu siklus SPMI. Kegiatan satu siklus SPMI untuk memperoleh informasi tentang kepatuhan dokumen mutu di tingkat Program Studi, Jurusan dan Fakultas.

Audit mutu akademik dalam lingkup UNPATTI telah memasuki tahun ke-3 dari siklus audit mutu internal tahun 2015. Kegiatan audit pada aras Fakultas difokuskan pada aspek organisasi SPMI dan dokumen SPMI. Audit mutu pada tingkat program studi difokuskan pada aspek pembelajaran. Hasil audit selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan audit mutu untuk dievaluasi secara bersama dan berkelanjutan. Hasil audit disampaikan dalam bentuk tertulis kepada rektor untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan fakultas. Laporan hasil audit selanjutnya dilakukan dalam bentuk Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) untuk memperbaiki kekurangan yang dimiliki serta upaya perbaikan menuju program studi dan fakultas yang bermutu dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholders.

d. Laporan Audit Unsur Penunjang Akademik
Audit unsur penunjang akademik meliputi audit keuangan dan audit sarana prasarana. Audit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UNPATTI yang dibentuk dengan SK Rektor Nomor 307/UN13/SK/2013 tentang pembentukan Satuan Pengawas Internal di lingkungan UNPATTI. SPI melakukan audit laporan keuangan setiap enam bulan. Audit kinerja Renstra dilakukan sekali dalam setahun. Audit dilakukan pada setiap unit kerja untuk mengontrol dan mengevaluasi ketercapaian Renstra UNPATTI. Hasil audit dilaporkan kepada Rektor untuk dilakukan perbaikan.

Di samping audit internal juga dilakukan audit eksternal baik di bidang akademik dan non akademik. Audit eksternal bidang akademik dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan non akademik dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Dikti dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

e) Sistem Tata Pamong yang Adil
Dalam menerapkan sistem tata pamong yang adil, UNPATTI selalu mengedepankan kesetaraan dan menjamin ekuitas pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan, misalnya dalam proses pemilihan pimpinan pada berbagai tingkatan dilakukan secara adil, non-diskriminatif (tanpa mempersoalkan gender, suku, agama, dan latar belakang) dan transparan, serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam hal pengembangan staf, jenjang karir baik dosen maupun tenaga akademik, serta penerimaan mahasiswa baru, dalam penerapan prinsip kesetaraan, adil dan non-diskriminatif. Implementasi bentuk keadilan juga nampak dalam penerapan kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi tetapi kurang mampu; pemberian kesempatan untuk menempuh pendidikan kepada mahasiswa Papua melalui program afirmatif; proses penerimaan CPNS secara terbuka dan objektif; serta kebijakan UNPATTI dalam pemberian sanksi dan penghargaan kepada sivitas akademika dan pegawainya.

2.1.2. Struktur Organisasi, Koordinasi, dan Cara Kerja Institusi Perguran Tinggi. Gambarkan struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada. Sebutkan nama lembaga, Fakultas, Jurusan dan laboratorium yang ada.

a. Struktur Organisasi Universitas Pattimura
Struktur organisasi di UNPATTI dinyatakan pada gambar berikut 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Universitas Pattimura

Mekanisme kontrol di Universitas Pattimura, berpedoman pada Statuta dan OTK Universitas Pattimura, serta Rentra. Operasionalisasinya dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi secara berjenjang, baik di level Fakultas maupun Universitas. Terkait demgan bidang administrasi dilakukan mulai di tingkat Fakultas oleh pimpinan Pimpinan Jurusan, Kabak dan Pimpinan Fakultas. Sedangkan di tingkat Universitas dilakukan oleh Kabak, Kabiro sampai pada Wakil Rektor dan Rektor. Bentuk pertanggungjawabannya dilakukan melalui Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM), Laporan Akuntabilitas Kinierja Institusi (LAKIP) dan Rapat Senat Fakultas dan Universitas. Di bidang akademik, dilakukan oleh Organisasi SPMI pada tingkat Fakultas, dimulai dari TKS, TK2A, K2SPMI dalam koordinasi GJM dengan Wakil Dekan 1, sedangkan di Universitas dilakukan oleh KPM dalam koordinasi Wakil Rektor I dan Rektor.

b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI diatur dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

  • Senat Universitas
  • Pimpinan Institusi (Rektor dan Wakil Rektor)
  • Satuan Pengawas Internal (SPI)
  • Dewan Pertimbangan
  • Pelaksana Kegiatan Akademik (Fakultas dan Pascasarjana)
  • Penunjang Pelaksana Kegiatan Akademik (Lembaga-lembaga)
  • Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung (Biro)

UNPATTI memiliki tugas pokok menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional.

UNPATTI mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka dalam pengembangannya hingga saat ini, struktur organisasi UNPATTI terdiri atas:

1. Senat Universitas
Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNPATTI, yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat Universitas memiliki beberapa komisi dengan tugasnya masing-masing:

  • Komisi Pendidikan dan Perpustakaan
  • Komisi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  • Komisi Administrasi dan Keuangan
  • Komisi Kemahasiswaan dan AlumniKomisi Mutu Perguruan Tinggi
  • Komisi Etika Komisi Kerjasama dan Kemandirian

2. Organ Rektor
Organ Rektor terdiri atas :

Fakultas di lingkungan Universitas Pattimura terdiri dari:

a) Fakultas Hukum

  • Fakultas Hukum memiliki satu Program Studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan 4 (empat) bagian ilmu yang terdiri atas :
    – Hukum Pidana
    – Hukum Perdata
    – Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Negara
    – Hukum Hubungan Internasional

b) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyelenggarakan 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Sosiologi, dengan Program Studi sebagai berikut :
    – Ilmu Administrasi Negara
    – Ilmu Pemerintahan
    – Sosiologi

c) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

  • Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki 4 (empat) Jurusan masing-masing Jurusan Pendidikan MIP A, Jurusan Pendidikan IPS, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Jurusan Ilmu Pendidikan. Masing-masing Jurusan menyelenggarakan Program Studi sebagai berikut :
    – Pendidikan Matematika
    – Pendidikan Fisika
    – Pendidikan Biologi
    – Pendidikan Kimia
    – Pendidikan Sejarah
    – Pendidikan Geografi
    – Pendidikan Ekonomi
    – Pendidikan PPKn
    – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
    – Pendidikan Bahasa Inggris
    – Pendidikan Bahasa Jerman
    – Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
    – Bimbingan Konseling
    – Pendidikan Luar Sekolah
    – Pendidikan Guru Sekolah Dasar

d) Fakultas Pertanian

  • Fakultas Pertanian mempunyai 5 (lima) Jurusan yaitu Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan Kehutanan, Jurusan Peternakan, Jurusan Agribisnis dan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Sedangkan Program Studi adalah sebagai berikut :
    – Agroteknologi
    – Agribisnis
    – Teknologi Hasil Pertanian
    – Kehutanan
    – Peternakan

e) Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  • Fakultas Ekonomi memiliki 3 (tiga) Jurusan masing-masing Jurusan Manajemen, Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Jurusan Akuntansi dengan tiga Program Studi sebagai berikut :
    – Manajemen
    – Ekonomi Pembangunan
    – Akuntansi

f) Fakultas Teknik

  • Fakultas Teknik memiliki 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Teknik Perkapalan dan Jurusan Teknik Mesin, dengan 4 (empat) Program Studi sebagai berikut :
    – Teknik Perkapalan
    – Teknik Sistem Perkapalan
    – Teknik Mesin
    – Teknik Industri

g) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

  • Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan memiliki 2 (dua) Jurusan yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan (MSP) dan Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) dengan Program Studi :
    – Manajemen Sumber Daya Perairan
    – Ilmu Kelautan
    – Budidaya Perairan
    – Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
    – Teknologi Hasil Perikanan
    – Agrobisnis Perikanan

h) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

  • Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki 4 (empat) Jurusan yaitu Jurusan Matematika, Jurusan Biologi, Jurusan Fisika, dan Jurusan Kimia. Program Studi FMIP A-UNPATTI adalah sebagai berikut:
    – Matematika – Biologi
    – Fisika
    – Kimia

i) FakultasKedokteran

  • Universitas Pattimura pada tahun 2012 telah memiliki Fakultas Kedokteran dengan Pogram Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter.

j) Program Pasca Sarjana

  • Sampai tahun 2013, Program Pascasarjana Universitas Pattimura memiliki 6 (enam) Program Studi, yaitu :
    – Ilmu Kelautan
    – Ilmu Hukum
    – Sosiologi
    – Ilmu Ekonomi
    – Pengelolaan Lahan
    – Manajemen Hutan
d. Lembaga
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

f. Dewan Pertimbangan
g. Satuan Pengawasan Internal

b. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Di Universitas Pattimura

No.Nama Generik UnitNama Unit di Perguruan TinggiTugas Pokok dan Fungsi
1Pimpinan InsitusiRektorRektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan (Pasal 7 Permenristek dikti Nomor 20 Tahun 2016).
Fungsi Rektor yakni :
a. Pelaksanaan dan pengembangan
pendidikan
b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
e. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.
(Pasal 8 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).

Wakil Rektor Bidang AkademiMembantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
Wakil Rektor Bidang Umum & KeuanganMembantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan (Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan AlumniMembantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni (Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem InformasiMembantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan sistem informasi, kerja sama, dan hubungan masyarakat (Pasal 9 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
2Senat Perguruan Tinggi/Senat AkademikSenat UniversitasFungsi senat: penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016), dengan tugas:
a. Merumuskan kebijakan akademik
dan pengembangan UNP A TTI;
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan
serta kepribadian sivitas akademika; b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
c. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perencanaan program kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNPATTI yang dibuat dan diajukan oleh Rektor UNPATTI;
e. Memberikan pertimbangan kepada Menteri berkenaan dengan calon- calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor;
f. Membahas dan menyetujui usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat yang disusun oleh pimpinan UNPATTI;
g. Menilai pertanggungjawaban pimpinan UNPATTI atas kebijakan yang telah ditetapkan;
h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi warga kampus;
i. Menyelenggarakan Pengukuhan Guru Besar;
j. Menyelenggarakan Wisuda Universitas; dan
k. Menyelenggarakan Upacara Dies Natalis UNPATTI.
3Dewan PertimbanganDewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan non- akademik (Pasal 108 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016). Dewan Pertimbangan terdiri atas pengurus dan anggota. Anggota Dewan Pertimbangan
adalah tokoh masyarakat yang yang diangkat oleh Rektor. Pengurus Dewan Pertimbangan dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan Pentimbangan.
Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan non- akademik (Pasal 108 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016). Dewan Pertimbangan terdiri atas pengurus dan anggota. Anggota Dewan Pertimbangan
adalah tokoh masyarakat yang yang diangkat oleh Rektor. Pengurus Dewan Pertimbangan dipilih oleh dan di antara para Anggota Dewan Pentimbangan.
Masa tugas anggota Dewan Pertimbangan 4 tahun. Dewan Pertimbangan dalam malaksanakan tugasnya bersidang secara periodik.
4Satuan Pengawas Internal (SPI)Satuan Pengawas Internal (SPI) menjalankan fungsi pengawasan non akademik. (Pasal 107 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016). SPI bertugas : a. Menyusun program pengawasan;
b. Melakukan pengawasan kebijakan dan program;
c. Melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
d. Melakukan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
e. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan;
f. Melaksanakan evaluasi laporan keuangan;
g. Memberikan saran dan rekomendasi; dan
h. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
5Pelaksana Kegiatan AkademikFakultasBertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 45 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
Berfungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan
pendidikan di lingkungan Fakultas;
b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.
Program Pasca SarjanaMelaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin (Pasal 66 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
6Penunjang Pelaksana AkademikLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatMelaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 74 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016).
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
f. Pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga
7Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukunga. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Hubungan Masyarakat; dan Biro AKPHM mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, serta urusan perencanaan, dan hubungan masyarakat. (Pasal 12 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016) dan berfungsi:
a. Pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Pelaksanaan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Pelaksanaan registrasi mahasiswa dan c. statistik akademik;
d. Pelaksanaan layanan pembinaan Minat, Bakat dan Kesejahteraan Mahasiswa
e. Pelaksanaan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan alumni;
f. Pelaksanaan urusan perencanaan;
g. Pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerjasama; dan
h. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
b. Biro Umum dan Keuangan.Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, ketatalaksanaan, dan pengelolaan barang milik negara (Pasal 27 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016, dan berfungsi dalam:
a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.
d. Pelaksanaan urusan hukum;
e. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. Pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
g. Pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi.
UPT PerpustakaanBertugas melaksanakan pengelolaan keperpustakaan (Pasal 97) Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2016). dengan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
c. Pengolahan bahan pustaka;
d. Pemberian layanan dan
pendayagunaan bahan pustaka;
e. Pemeliharaan dan perawatan bahan
pustaka; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT
UPT Teknologi Informasi dan KomunikasiMempunyai tugas melaksanakan
pengembangan, pengelolaan, dan pelayananan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan dengan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
b. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
c. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
d. Pemberian layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
e. Pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi dan komunikasi;
f. Pengembangan dan pengelolaan
jaringan;
g. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan
dan,
h. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

2.1.3 Kelembagaan Kode Etik
Jelaskan kode etik, lembaga serta prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan di institusi ini beserta sosialisasinya.

UNPATTI telah memiliki sistem, instrumen dan lembaga terkait dengan kode etik untuk meningkatkan disiplin serta menciptakan suasana akademik yang sehat dan kondusif. Pada saat ini UNPATTI memiliki dokumen Pedoman Etika Kehidupan Kampus yang memuat:

1) Etika kampus, terdiri atas :

  • Penggunaan nama dan lambang UNPATTI.
  • Waktu kegiatan di dalam kampus.
  • Berbusana dalam kegiatan kampus.
  • Menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kampus.

2) Etika mahasiswa, terbagi atas :

  • Ruang lingkup pemberlakuan
  • Standar etika mahasiswa UNPATTI.
  • Etika dalam proses pembelajaran
  • Etika dalam hubungan mahasiswa dengan dosen.
  • Etika dalam hubungan sesama mahasiswa.
  • Etika dalam hubungan mahasiswa dengan pegawai.
  • Etika dalam hubungan dengan masyarakat.
  • Etika dalam kegiatan ekstrakulikuler.
  • Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

3) Etika dosen dan tenaga kependidikan dan tenaga penunjang:
Standar etika bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenagapenunjang.

  • Penyebaran data dan informasi
  • Etika hubungan pendidik dan tenaga kependidikan
  • Penerimaan hadiah atau manfaat terkait dengan pelaksanaan tugas.
  • Pelecehan dan diskriminasi.
  • Penggunaan sumberdaya universitas secara efisien dan efektif.
  • Plagiarisme
  • Intimidasi dan eksploitasi.

4) Etika berkreasi.
5) Etika berekspresi.
6) Etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7) Komisi etika dan mekanisme penegakan kode etik:

  • Mekanisme penegakan kode etik untuk dosen dan karyawan.
  • Mekanisme penegakan kode etik untuk mahasiswa.

Secara kelembagaan UNPATTI memiliki sistem dan kelembagaan untuk menangani berbagai permasalahanyang terkait dengan pelanggaran kode etik. Komisi Etika adalah komisi khusus yang dibentuk di tingkat Senat Universitas dan diangkat oleh Rektor Universitas Pattimura untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Etika Kehidupan Kampus. Komisi Etika adalah komisi permanen di tingkat senat, dalam melaksanakan tugas disesuaikan dengan kasus pelanggaran etik yang terjadi.

Penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat ditangani pada tingkat fakultas maupun universitas, sedangkan penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan ditangani pada tingkat universitas. Penanganan terhadap pelanggaran dimaksud dilakukan oleh Komisi Etika.

Kasus pelanggaran etik tertentu akan dibentuk panel tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut.

1. Personalia Komisi Etika tingkat Universitas terdiri atas sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh Senat Universitas dari anggota-anggotanya (khusus untuk jabatan Ketua, Sekretaris dan seorang anggota), sedangkan anggota yang lain dapat dipilih dari luar anggota Senat dengan susunan sebagai berikut: (a) Ketua merangkap anggota; (b) Wakil Ketua merangkap anggota, (c) Sekretaris merangkap anggota,(d) Anggota-anggota.

2. Personalia Komisi Etika untuk mahasiswa Universitas Pattimura terdiri sedikit-dikitnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dosen tetap yang dipilih oleh Dekan/Rektor yang terdiri dari: (a) Ketua merangkap anggota, (b) Wakil Ketua merangkap anggota, (c) Sekretaris merangkap anggota, (d) Anggota-anggota. Komisi tersebut ditetapkan dengan SK Rektor dan/atau Dekan.

Tugas dan wewenang Komisi Etika adalah sebagai berikut : (i) Menerima pengaduan dan melakukan pemeriksaan serta memutuskan dugaan pelanggaran Pedoman Etika Kehidupan Kampus; (ii) Menyampaikan hasil sidang Komisi Kode Etik dan rekomendasi sanksi kepada Rektor; (iii) Rekomendasi yang disampaikan kepada Rektor wajib ditindaklanjuti oleh Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah rekomendasi disampaikan.Prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sebagaimana tergambar di bawah ini, dan mengacu kepada: (i) bagan alir mekanisme penegakan kode etik untuk dosen dan tenaga kependidikan di tingkat universitas; (ii) bagan alir mekanisme penegakan kode etik untuk mahasiswa di tingkat fakultas/universitas.

Gambar 2.2 Mekanisme Penegakan Kode Etik untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Tingkat Fakultas/Universitas

Secara ringkas prosedur Penegakan Pedoman Etika Kehidupan Kampus dilaksanakan melalui:

  • a. Pengaduan
  • b. Pemeriksaan pendahuluan
  • c. Keberatan Kepada Dekan/Rektor
  • d. Sidang Komisi Etika
  • e. Pemeriksaan dan Keputusan Rektor
  • f. Sidang Komisi Etika
  • g. Rekomendasi Komisi Etika;
  • h. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman dengan Keputusan Rektor; i. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
  • j. Rehabilitasi civitas akademika dan pegawai dan hasilnya digunakan untuk perubahan perilaku.

Ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula untuk pelanggaran mahasiswa dan tenaga kependidikan non PNS. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana tetap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sosialisasi Pedoman Etika Kehidupan Kampus beserta komponen-komponennya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika UNPATTI secara berjenjang dari tingkat universitas, fakultas, hingga ke tingkat program studi. Langkah- langkah yang ditempuh untuk sosialiasi kode etik antara lain :

  1. Penyampaian materi khusus dalam Program Pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Dalam program ini, disampaikan materi kehidupan kampus yang berisi materi pedoman etika kehidupan kampus.
  2. Penyampaian dalam rapat-rapat. Dalam rapat-rapat pimpinan menyampaikan ketentuan pedoman etika kehidupan kampus.
  3. Pemasangan spanduk dan rambu-rambu himbauan ketaatan pada etika di lingkungan kampus, misalnya himbauan kepedulian pada lingkungan kampus.